BERITA TERBARU

KIA (Kartu Identitas Anak)
2016-11-17 | Read : 69 times

Ketentuan Kartu Identitas Anak (KIA).
  • Sebagai Kartu Insentif Anak yang berdomisili di Kota Mataram.
  • Memberikan fasilitas tertentu pada berbagai bidang sesuai kebutuhan anak.
  • KIA bisa digunakan pula sebagai Kartu Identitas Anak sebelum anak memiliki Identitas Resmi (KTP).
  • Waktu penyelesaian KIA untuk perseorangan 7 (tujuh) hari kerja dan untuk kolektif 14 (empat belas) hari kerja.
  • Pembuatan KIA tidak dipungut biaya (gratis).
  • KIA dapat diperoleh dengan menunjukan Akta Kelahiran. Hal ini dimaksudkan agar:
    • Orang tua memiliki kesadaran yang tinggi terhadap anaknya untuk mencarikan akta kelahiran.
    • Mendukung RENSTRANAS tahun 2011, bahwa semua anak Indonesia tercatat kelahirannya.
    • Mendukung RENSTRA Kota Mataram Tahun 2011, bahwa semua anak Mataram tercatat kelahirannya.
    • Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak untuk menjamin kehidupan, pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial.

Persyaratan:

  • Mengisi formulir permohonan KIA.
  • Foto copy Akta Kelahiran Anak.
  • Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Orang Tua.
  • Pas foto anak berwarna ukuran 2 X 3 (2 lembar).

       *keterangan: untuk anak berumur dibawah 5 tahun tidak menggunakan foto

Mekanisme:

  • Penduduk atau yang mewakili (membawa kuasa) melapor ke Dinas.
  • Penduduk atau yang mewakili (membawa kuasa)mengisi dan menandatangani formulir permohonan KIA.
  • Petugas Dinas melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan.
  • Petugas melakukan perekaman data ke dalam data base KIA.
  • Dinas menerbitkan KIA dengan diberikan kepada pemohon

KTP Elektronik Berlaku Seumur Hidup
2016-06-23 | Read : 397 times

Surat Edaran Mendagri Nomor 470/296/SJ tentang KTP-el Berlaku Seumur Hidup (Untuk Gubernur, Bupati/Walikota)

Mendagri Tjahjo Kumolo telah menerbitkan dua surat edaran pada Jum’at (29/01/2016) terkait masa berlaku KTP elektronik (KTP-el) seumur hidup.

Pertama, Surat Edaran Nomor 470/295/SJ tanggal 29 Januari 2016 perihal KTP Elektronik (KTP-el) Berlaku Seumur Hidup, ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja dan para pimpinan lembaga non kementerian.

Kedua, Surat Edaran Nomor 470/296/SJ tanggal 29 Januari 2016 perihal KTP Elektronik (KTP-el) Berlaku Seumur Hidup, ditujukan kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

Kedua surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut atas berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

AKTA KELAHIRAN : Penetapan Pengadilan Tak Diperlukan Lagi
2016-06-23 | Read : 379 times

JAKARTA, KOMPAS - Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan penetapan pengadilan dalam pembuatan akta kelahiran yang terlambat lebih dari satu tahun. MK menilai ketentuan tersebut merugikan hak konstitusional warga negara dan melanggar prinsip keadilan.

Hal itu terungkap dalam putusan uji materi terhadap Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Sidang dipimpin ketua MK Akil Mochtar.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan, ketentuan mengenai perlunya penetapan pengadilan akan memberatkan masyarakat. Keberatan itu tidak hanya dirasakan masyarakat yang tinggal jauh di pelosok, tetapi juga masyarakat yang tinggal di perkotaan. MK juga mempertimbangkan, proses di pengadilan bukanlah proses yang mudah bagi masyarakat sehingga mengakibatkan terhambatnya hak-hak konstitusional warga negara terhadap kepastian hukum.

“Proses untuk memperoleh akta kelahiran yang membutuhkan prosedur administrasi dan waktu yang panjang serta biaya yang lebih banyak dapat merugikan penduduk. Padahal, akta kelahiran tersebut merupakan dokumen penting yang diperlukan dalam berbagai keperluan. Oleh karena itu, selain beretentangan dengan ketentuan pasal 28D Ayat (1) dan (4) UUD 1945, Pasal 32 Ayat (2) UU No 23/2006 juga bertentangan dengan prinsip keadilan karena keadilan yang tertunda sama dengan keadilan yang terabaikan. “Justice delayed, justice denied,” kata Hakim Konstitusi Mari Farida Indrati.

Selain menghapus ketentuan tentang perlunya penetapan pengadilan, kata Akil, MK juga memberikan tafsir mengenai perlunya persetujuan kepala instansi pelaksana. Menurut MK, kata “persetujuan” tersebut haruslah dimaknai sebagai “keputusan” kepala instansi terkait. Hal itu diperlukan demi menjamin kepastian hukum bagi warga yang meminta pencatatan akta kelahiran.

Uji materi tersebut diajukan Mutholib, warga Surabaya, Jawa Timur, yang memohon akta kelahiran ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor register perkara 2194/Pdt/20/PN/Sby. Mutholib kesulitan dalam mengurus pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu karena proses birokrasi yang berbelit-belit.

 

Dengan putusan ini, warga yang terlambat lebih dari satu tahun mencatatkan kelahiran anaknya cukup meminta keputusan tertulis kepada dinas kependudukan dan catatan sipil setempat . Untuk keterlambatan kurang dari setahun (60 hari sampai setahun) , keputusan kepala dinas tidak diperlukan. Mereka hanya membutuhkan persetujuan kepala dinas.

 

Tampilkan Berita

GALLERY FOTO